Islamic insight and store
BOOMBOX ZINE

Dasar dari Revolusi Indonesia

29 July 2020 | History

Pada paruh abad ke-19 bisa dikatakan sebagai puncak abad perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme.Tercatat pada kurun waktu antara tahun 1840 sampai 1875 terjadi sangat banyak perlawanan. Di sisi lain pada abad ini menjadi juga sejarah yang kelam bagi bangsa ini di terpa kelaparan yang melanda berbagai belahan bumi yang subur makmur ini

Dasar dari Revolusi Indonesia

Pada paruh abad ke-19 bisa dikatakan sebagai puncak abad perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme.Tercatat pada kurun waktu antara tahun 1840 sampai 1875 terjadi sangat banyak perlawanan. Di sisi lain pada abad ini menjadi juga sejarah yang kelam bagi bangsa ini di terpa kelaparan yang melanda berbagai belahan bumi yang subur makmur ini. Suatu keadaan yang cukup ironis untuk sebuah kawasan dengan semua hasil alamnya yang melimpah ruah.

Para petani dengan segala lahan yang dimilikinya tidak bisa lagi leluasa menikmati apa yang memang telah menjadi hak mereka. Dalam desertasi Sartono Kartodirjo dan tulisan-tulisan James Scott, mengatakan pola penguasaan tanah oleh kolonialisme adalah sebab dari eskalasi perlawanan yang menyebar di hampir sepanjang abad ke-19. Tanah yang merupakan aset utama produksi ekonomi pada masa itu menjadi pemicu perlawanan rakyat sebagai ekspresi dari muaknya sistem dan ketertindasan mereka.

Memahami pengusaan tanah yang menjadi pemicu perlawanan rakyat, kita mesti mendudukan terlebih dahulu bagaimana pengusaan tanah pada masa pra-Kolonial. Sedikit petunjuk dari van Setten van Der Meer (1979). Pada masa sebelum Pengusaan Mataram, rakyat cukup bebas menggunakan tanahnya asal mereka mau membuka lahan-lahan baru. Dan setelah lahan berhasil mereka kuasai, sebagai bentuk kepatuhan kepada sang Raja mereka menyerahkan pajak (upeti) kepada para petugasnya yang telah ditetapkan pihak kerajaan. Pemerolehan income kerajaan dari perdagangan international yang begitu mendominasi serta masih banyaknya potensi lahan yang begitu luas tidak membuat kerajaan terlampau “mengatur’’ soal kepemilikan tanah. Kerajaan lebih cenderung memperhatikan tenaga kerja dari pada tanah itu sendiri.

Sejak keruntuhan Demak pada abad ke-17, pola kerajaan berubah, dari kerajaan pesisir yang mengandalkan ekonominnya dari perdagangan ke kerajaan Mataram menjadi corak ekonomi yang cenderung pada pertanian. Pada masa inilah awal pemberlakuan tanah secara ketat terjadi yang berakibat pada meruginya rakyat itu sendiri. Sumarsaid Moertono  (Wiradi, 2003:5) menyebutkan bahwa sistem yang diberlakukan pada masa ini dimana Raja adalah pemilik tanah sedangkan bangsawan (priyai) di beri hak sebagai apanage (pelungguh) oleh Raja. Hak ini memungkinkan para priyai dapat menguasai tanah di wilayah tertentu. Sebagai gantinya rakyat harus membayar pajak (upeti) atas sewa tanah garapan mereka, yang mereka serahkan kepada petugas pemungut pajak (sikep) yang nantinya sikep ini mereka serahkan pada priyai lalu priyai menyerahkannya pada sang Raja. Menurut Kartodirjo dan Scoot keharusan menyerahkan upeti pada raja tidak berkaitan urusan perdagangan dan kapitalisasi. Pemberian upeti kepada raja merupakan keyakinan kosmologis yang mereka anut bahwa raja adalah pelindung mereka yang wajib dijunjung tinggi. Kedatangan kolonialisme ke Indonesia membuat posisi raja-raja di Jawa tidak lagi efektif. Kekuasaan penuh raja atas wilayahnya harus berpindah tangan ke para kolonial. Sebagai gantinya mereka dijadikan pegawai oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang setiap bulan mereka akan mendapatkan gaji. Sistem penguasaan tanah inilah yang nanti dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Belanda atas tanah yang digarap rakyat yang dimulai sejak zaman Rafles (Inggris) dan merupakan awal diberlakukannya pajak bumi di Jawa yang dalam bahasa kolonial dikenal dengan istilah landrente (sewa tanah) dimana upeti yang diserahkan pada Raja harus diserahkan pada pemerintah Kolonial.

Tahun 1816 kekuasaan Kembali pada pangkuan Belanda. Empat belas tahun kemudian sejak kekuasaan Inggris menancapkan kukunya di negeri ini, sistem landrate (sewa tanah) masih diberlakukan. Tidak ada gejelok serius dengan sistem tersebut karena polanya masih sama dengan apa yang di lakukan pada masa pra-Kolonial. Akan tetapi pada akhir 1830, Negeri Belanda mengalami kesulitan keuangan karenanya lah untuk menutupi itu semua di bawah pimpinan Gubernur Jendral van den Bosch,  Belanda melakukan  eksploitasi besar-besaran tanah jajahanya yang kita kenal dengan kebijakan cultuurstelsel (wajib tanam) yang membuat rakyat semakin tertindas.

Ketertidasan rakyat semakin diperparah oleh kebijakan Belanda yang mulai melakukan kapitalisasi dan ekonomi uang serta berlakunya peraturan Argrarische wet 1870 dimana modal swasta asing berduyun-duyun masuk mencengkram Indonesia. Ketertekanan rakyat yang tak bisa bebas lagi atas hak tanahnya inilah yang  akhirnya rakyat memilih melakukan perlawanan. Bagi rakyat lebih baik harus mati melakukan perlawanan dari pada hidup di bawah tekanan penguasa Belanda yang memiliki risiko yang sama saja yaitu mati.

Sepanjang abad 19 Belanda mendapatkan perlawanan yang begitu cukup mengegerkan diantaranya Gerakan Haji Rifangi (1880), Gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung Klaten(1865), Gerakan Tirtowiat di Desa Bangkalan Kartosuro (1886), Peristiwa Srikaton di Desa Girilayu Karanganyar (1888), Perlawanan Rakyat Banten (1888), Perlawanan Candi Udik (1892), dan Peristiwa Gedangan (1904).

Dari Berbagai penelitian dan catatan-catatan terhadap perang-perang yang terjadi sepanjang abad 19, hal yang menarik adalah bahwa motif dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat adalah ‘’Perang Sabil’’. Islam yang telah sejak dahulu menjadi bagian dari rakyat Indonesia menjadikan Perang sabil sebagai ideologi utama di dalam perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Perang sabil sendiri adalah istilah penyederhanaan dalam bahasa Melayu untuk ‘’Perang Fi Sabilillah’’ atau perang di Jalan Allah. Walaupun penguasaan tanah menjadi alasasan untuk mereka melawan akan tetapi tidak menjadikannya sebagai ideologi perlawanan.

Pekik-pekik perlawanan saat mereka turun ke lapangan tidak terdengar soal uang, kebun, dan ketidaknyamanan yang mereka alami. Salah satu yang paling mashur adalah perang Jawa (1825-1830) yang di kobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Walaupun peneliti Peter Carey berusaha sekuat tenaga menarik perang ini kepada motif sekuler dan duniawi agaknya usaha  ini tak sepenuhnhya berhasil mengingat Diponegoro sendiri menuliskan apa yang dilakukannya dalam Babad Diponegoro, bahwa dia ingin membangun suatu Balad Islam (negeri Islam) seperti yang dicontohkan Rasulullah. Terlebih kedatangan para Kolonial tidak sepi dari motif dan gerakan agama dalam upaya pengkristenisasian penduduk pribumi, cara-cara yang mereka lakukan pun cenderung kasar.

VOC mengikuti paradigma pendahulu mereka Spanyol, yaitu dengan memusuhi kaum Muslim yang mereka sebut sebagai bangsa Moor. Mereka memaksakan agama Kristen dengan jalan kekerasan dan perang. Kekhawatiran umat Islam kala itu akan aktivitas pemurtadan yang dilakukan kolonial semakin memberikan alasan yang kuat munculnya semangat ‘’Jihad’’ dari umat Islam menghadapai kekutan Kolonial Belanda. Dengan adanya motif Jihad semakin nyata perlawanan terhadap rezim Kolonial yang telah melakukan penindasan di negri ini merupakan peran besar Umat Islam,terutama para kiyai, dan santri.

Referensi: Dr. Tiar Anwar Bachtiar dalam bukunya JAS Mewah

Anthology 2020 Boomboxzine

Judul : Anthology 2020 Boomboxzine
Penulis : Boomboxzine
Penerbit : Boombox Zine Press
Ukuran : A4 (ukuran Majalah)
Halaman : 71 Halaman

Populer

© Copyright Boombox Zine 2021