Gagalnya Perjuangan Islam Dalam Demokrasi

By : Rulian Haryadi | 25 September 2021

   Pertikaian argumen dan istidlal (penempatan dalil untuk suatu hukum) mengenai demokrasi adalah pembahasan yang tidak pernah kunjung usai. Mulai dari para tokoh yang mengkafirkan demokrasi sampai yang menganggap demokrasi hanya tools (alat) untuk berjuang. Tulisan ini tidak akan merinci kedua hal tersebut dan mengambil kesimpulan atasnya namun mencoba melihat fakta yang berjalan apa yang dilakukan gerakan Islam yang berjuang dalam jalur demokrasi.

   Pertama sebelum mendudukan kronologi negara bangsa terbentuk ada hal fundamental yang harus dipahami karena darisana lah pertarungan dasar nagara dan pertikaian ide nasional dan ukhuwah Islamiyyah berkutat.

   Hampir di tiap negeri Muslim yang baru saja memproklamirkan negara baru mereka harus berhadapan antara tokoh Islam dan para perwira sekuler. Tentu tidak semua namun data yang berbicara bahwa dari 49 negara yang mayoritas Muslim, 22 diantaranya merupakan negara sekuler (14 yang eksplisit menyatakan sekuler sisanya membuat ambigu dalam sekulerisasi termasuk Indonesia). Dari negeri yang mengakui Islam sebagau agama resmi ada 8 dan 16 negara yang dianggap merujuk pada nilai syariah meski dalam penerapannya tidak 100% mungkin dalam data ini hanya Imarah Islam Afghanistan yang masuk dalam pengecualian karena penerapan syariat Islam yang ketat.

   Dari sana kita bisa pahami mengapa Islam harus berbenturan dengan nilai demokrasi dan adanya fatwa yang mendukung perjuangan lewat jalut demokrasi. Bisa kita catat gerakan Islam-demokrasi berjalan secara aktif mulai dari era 50-an dan dalam perjalanannya ada beberapa kasus kegagalan dan saya belum menemukan yang berhasil eksis sampai hari ini. Adapun gerakan Islam dalam demokrasi yang bisa dikatakan menang namun gagal dalam mempertahankan eksistensinya salah satu contoh yang paling bisa kita rujuk adalah kegagalan Partai Front Islamique Du Salute (FIS) atau yang dalam bahasa Arab “al-Jabhah al-Islāmiyah lil-Inqādh” di Aljazair. Partai ini menjawab aspirasi masyarakat yang lelah dengan FLN (Front de libération nationale) yang didominasi oleh sekularis militer.

   Kemenangan pun akhirnya berpihak pada gerakan Islam dengan memperoleh suara 54% dan 188 (81%) kursi di parlemen. Dr. Fred Halliday mengatakan, “mewakili gelombang kedua kebangkitan fundamentalisme Islam” Yang pertama adalah revolusi Islam di Iran (1979) dan yang kedua adalah kemenangan FIS di Aljazair.  Lawan politik dari FIS mantan Presiden Chadli Benjedid yang tergerus dalam pemilihan umum 1991 harus meluncurkan serangan yang nyata dengan membubarkan parlemen melalui gerakan militer yang di motori oleh Muhammad Boudiaf mantan veteran perang kemerdekaan Aljazair 1963. Keadaan semacam ini direspon oleh gerakan bawah tanah yang juga ikut membackup kemenangan FIS namun sedari awal kekuatan tidak terkoordinasi dengan baik hingga banyaknya intelijen Prancis yang menyusup ketubuh mujahidin dan menuai kekalahan.

   Contoh lainnya bisa kita tarik juga pada fenomena Arab Spring pada 2011 silam. Fenomena ini menarik karena semua mendengungkan syariat Islam sebagai antitesis dari tirannya para rezim militer. Setelah Mubarak jatuh, negara di bawah kendali “Supreme Council of the Armed Forces” (SCAF) yang berjanji hanya akan memegang kekuasaan selama enam bulan sampai di laksanakannya pemilu, dan janji itu ditepatinya. Sementara itu IM mendirikan partai dengan nama Hizb al-Huriyyat wal ‘Adalah (Partai Keadilan dan Kebebasan), sedangkan para aktivis Salafy mendirikan partai sendiri bernama An-Nour. Sebenarnya, selain An-Nour ada dua partai lagi yang didirikan kelompok Salafy, yaitu al-Asala dan al-Fadhila. Namun yang berkembangnya hanya An-Nour.

   Pertarungan berikutnya adalah memperebutkan jabatan Presiden. IM menyodorkan nama wakil ketua IM Khayrat ash-Shatter sebagai kandidat Presiden dari Hizb al-Huriyyat wal ‘Adalah. Ketika nama tersebut ditolak, Hizb al-Huriyyat wal ‘Adalah mengajukan nama Muhammad Mursi. Kandidat lainya adalah mantan Perdana Menteri di era Mubarak, yakni General Ahmed Shafiq. An-Nour sebenarnya ingin mengusung calon Presiden sendiri, akan tetapi kelompok Salafy yang terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil dengan tokohnya masing-masing tidak berhasil memunculkan calon Presiden sendiri. Akhirnya di samping diusung IM, Mursi berhasil mendapatkan dukungan An-Nour, serta tokoh-tokoh penggerak demonstran di lapangan Tahrir.

   Sementara Shafiq didukung para pejabat dan birokrasi pendukung Mubarak yang masih utuh. Diam-diam SCAF juga berpihak ke Shafiq. Dengan gagasan persamaan derajat terhadap seluruh warga negara sehingga tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas maupun gender, menjaga martabat seluruh rakyat Mesir, menegakkan keadilan sosial, menegakkan konstitusi, dan menjaga sistem Republik. Saat perputaran pemilu di mainkan Mursi pada akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 13 juta suara (52%) sementara Ahmed Shafiq mendapatkan 12 juta suara (48%). Dengan demikian Mursi menang tipis dengan keunggulan 4% saja.

   Sama seperti FIS di Aljazair, Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sudah resmi mendapat tampuk kekuasaan di Mesir secara demokratis pun harus jatuh. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena tidak adanya backup gerakan bersenjata yang mampu melawan para perwira sekuler yang selalu bersarang di jajaran elite.

   Pengamat politik asal Prancis Oliver Roy mengatakan, “Islamisme hanyalah perhimpunan orang-orang buangan dari modernisme yang gagal, dengan penggalangannya berdasarkan mitos kembali ke autentisitas Islam yang sebenarnya tak pernah ada. Sebuah gerakan yang digulirkan tanpa model politik, ekonomi, sosial yang khas dan konkret kecuali sekadar jargon untuk menerapkan ‘syariat’ tanpa penjelasan utuh bagaimana syariat itu dioperasionalkan secara teknis-sosiologis dalam birokrasi, industri perbankan, kepartaian, dan sebagainya.”

   Hal tersebut dikemukakkan Roy pada era 90-an namun semakin kesini gerakan Islam yang terus bergelut dalam demokrasi seolah membenarkan argumen Roy. Terlihat jelas bahwa hanyutnya para Islamis di dalam sistem demokrasi mengantarkan ia pada beberapa kesimpulan yang abstrak tentang universalitas (rahmatan lil ‘alamin). Atau dalam kata lain mereka menganggap bahwa Islam harus dalam tataran substansi saja adapun atribut formalitas hanya dalam ranah syiar tidak untuk dalam bingkai partitur bernegara. Kalian pasti akan bertanya bagaimana dengan Turki? Justru Republik Turki adalah bentuk yang paling mendekati abstrak tentang universalitas dan kita paham sekali bahwa ingin melepas sekularisme dalam Turki adalah hal yang memerlukan darah sebagaimana mereka menghapus Islam dari konstitusi mereka.

Referensi :
– Ahmet T. Kuru, Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan; Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2021)
– Muhammad Najib, Jalan Demokrasi; Pengalaman Indonesia, Turki, dan Mesir, (Jakarta, Indonesia: Republika 2019)
– Oliver Roy, Gagalnya Islam Politik, (Jakarta, Indonesia: Serambi Ilmu Semesta 1996)
– Reza Pankhurst, The Inevitable Caliphate? Sejarah Perjuangan Penegakan Khilafah Pemersatu Islam Global Sejak 1924, (Indonesia: Quwwah Press 2019)
– Shabir Ahmed & Abid Karim, Sejarah Nasionalisme Dunia Arab, (Bogor, Indonesia: Al-Azhar Freshzone Publishing 2018)
– Trias Kuncahyono, Tahrir Square, (Jakarta, Indonesia: Buku Kompas 2013)

Opinion

History

Shop

Physical Book

Mata Pedang Haq (Anthology 2021)
By : All Contribution Boombox

Mata Pedang Haq (Anthology 2021)
By : All Contribution Boombox

Materi di situs ini boleh direproduksi, didistribusikan, ditransmisikan, di-cache, atau digunakan dengan cara lain, kecuali ilustrasi dan gambar harus memberikan izin dari Boombox Zine. Untuk lebih lengkap klik disini.

Temukan kami di :

Di dukung oleh :