Hujjah Melanggar Prinsip Demokrasi

17 July 2020 | Opinion

Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa Indonesia dan patut kita syukuri yang apabila kita melihat kebelakang dan pelajari hasil kinerja Komisi I tentang dasar negara dalam PPK, dengan sepintas lalu saja sudah jelas terdapat hal yang menggembirakan, bahwa semua golongan dan aliran tanpa terkecuali menghendaki berdirinya negara kita atas dasar demokrasi

Hujjah Melanggar Prinsip Demokrasi

Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa Indonesia dan patut kita syukuri yang apabila kita melihat kebelakang dan pelajari hasil kinerja Komisi I tentang dasar negara dalam PPK, dengan sepintas lalu saja sudah jelas terdapat hal yang menggembirakan, bahwa semua golongan dan aliran tanpa terkecuali menghendaki berdirinya negara kita atas dasar demokrasi. Bisa diartikan lebih ringkasnya bentuk monokrasi (kerajaan) tidak lagi menjadi tujuan founding father bangsa ini, karena jika saat itu mengambil selain demokrasi akan memasuki babak perang saudara yang di khawatirkan masuk intervensi asing guna membuat nusantara dalam bentuk penjajahan fisik kembali.

Ada tiga dasar yang telah dikemukakan oleh Komisi I yang diajukan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi. Pada sidang pleno, fraksi Islam (Partai Masyumi) yang menyampaikan pendiriannya dengan cara lebih luas dan mendalam yang disampaikan dalam komisi dan PPK, yakni sebagaimana telah diketahui bersama, supaya Republik Indonesia ini berdasarkan Islam, Negara demokrasi berdasarkan Islam.

Muhammad Natsir menguraikan satu dasar berfikir dan argumentasi dari pihak-pihak yang berlainan pendapat dengan pihak-pihak yang menginginkan dasar negara Islam, yakni yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara.

Bahwa landasan berfikir yang dipakai oleh pihak yang menganjurkan dasar negara Pancasila dengan demokrasi, akan tetapi argumentasi yang dikemukakannya kalau dicermati lebih dalam ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Di sini terdapat sebuah paradoks.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi yang terkenal adalah bahwa golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar kemudian golongan kecil yang berlainan pendapat dari golongan terbesar dijamin hak-haknya dalam masyarakat.

Konsekuensi dari prinsip demokrasi itu, jika dipakai untuk membentuk suatu negara adalah bahwa negara itu harus mencerminkan apa yang sesungguhnya hidup, terutama falsafah hidup sebagian besar rakyatnya. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga memberi ruang hidup bagi golongan yang memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi yang telah disebutkan tadi saling berkaitan, sehingga apabila hanya salah satu prinsip saja yang dipakai, maka itu bukan demokrasi, akan tetapi diktator, tirani atau oligarki.

Anehnya selama ini banyak orang yang mengecam Islam dengan alasan-alasan yang sering dikemukakan, yaitu:

“Jangan dipakai Islam sebagai dasar negara, sebab Islam itu satu paham hidup yang didukung hanya oleh satu golongan di Indonesia ini. Sedangkan Indonesia ada pula golongan lain yang bukan Islam.”

Penolakan itu didasarkan kepada penilaian isi dan paham hidup Islam. Bukan pula didasarkan kepada masalah berakar atau tidaknya paham hidup itu dalam jiwa rakyat yang terbentang yang diakuinya sebagai mayoritas masyarakat Indonesia. Akan tetapi penilaian itu didasarkan karena paham itu hanya dimiliki oleh satu golongan, tidak dimiliki oleh semua golongan.

Bahwa alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Alasan tersebut juga tidak akan efektif. Sebab, bagaimana seandainya pihak Islam yang paham hidupnya ditolak untuk dijadikan dasar negara ini menjawab: Apa alasannya umat Islam harus menerima Pancasila yang sesungguhnya juga dimiliki satu golongan saja, yang tidak mewakili golongan-golongan lain yang ada di Indonesia? Sebab, paham hidup umat Islam tidak dijamin oleh Pancasila.

Dengan demikian perdebatan sebenarnya sudah cukup berhenti sampai disitu dan tidak membuahkan hasil yang dikehendaki. Begitulah jika kita lebih suka mengelak dari persoalan, ketimbang berusaha untuk memecahkannya. Kata kita “tidak mau repot”, maka alasan untuk mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah bahwa Pancasila dianggap sebagai “titik pertemuan” untuk semua golongan yang beraneka warna filsafat hidupnya, yang atheis maupun yang bukan atheis.

Lalu kemudian, pertanyaan yang timbul adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah “titik pertemuan” itu? Sebab, titik pertemuan di dalam urusan dasar negara, bukan sembarang titik pertemuan, tetapi satu titik pertemuan di dalam meletakkan sendi-sendi bagi kehidupan negara dan bangsa. Bukan pula sekedar untuk beberapa waktu, akan tetapi untuk tempat duduk dan hidup bernaung anak cucu secara turun temurun.

Apabila salah satu pihak, umpamanya pihak Islam menolak ajakan untuk menerima Pancasila itu dengan alasan sebagaimana yang dipakai orang untuk menolak paham hidupnya, seringkali mereka dituduh “tidak mau bersatu”.

Kekhawatiran dalam rangka menegakkan Pancasila sebagai “titik pertemuan” itu, bukan hanya prinsip demokrasi saja yang dikorbankan, tetapi juga salah satu paham hidup dari satu golongan yang terbesar di Indonesia, yaitu paham hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tidak diperhitungkan sama sekali berapa besar pengorbanan dan pihak yang diharuskan mengesampingkan pandangan hidup yang menjadi bagian seluruh jiwa raganya dan menjadi sumber kekuatan mereka? Lalu itu semua harus diganti dengan suatu alternatif berupa perumusan dan serangkai ide-ide yang bisa ditafsirkan menurut kehendak masing-masing.

Pada dasarnya, bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak dikalangan rakyat Indonesia yang menjadi alasan mengapa umat Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara, akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan umat Islam bahwa ajaran-ajaran Islam tentang ketatanegaraan dan sosial masyarakat mempunyai sifat yang sempurna bagi kehidupan dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling menghargai antar berbagai golongan dan bernegara.

“Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi malah akan melindungi”
-Mohammad Natsir-

Referensi: Muhammad Natsir dalam bukunya Islam Sebagai Dasar Negara

Jas Hitam

Judul : Jas Hitam
Penulis : Rachmad Abdullah, S•Si., M.Pd.
Penerbit : Al Wafi Publishing
Ukuran : 14 x 20,5 cm
Halaman : 374 Halaman
Berat : 410gr
Jenis : Soft Cover

Populer

© Copyright Boombox Zine 2020