Islamic insight and store
BOOMBOX ZINE

Keamanan Manusia dalam Dunia Islam, sebuah studi dari Mindanao

10 Agustus 2021 | History

Setiap kita melihat konflik atau problema dalam konteks apapun, seringkali hal yang digarisbawahi pertama kali adalah Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) akan tetapi seringkali kita lupa sebelum HAM ini digaungkan apakah manusia yang berteriak tentang HAM sudah aman secara pribadi?

Keamanan Manusia dalam Dunia Islam, sebuah studi dari Mindanao

Setiap kita melihat konflik atau problema dalam konteks apapun, seringkali hal yang digarisbawahi pertama kali adalah Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) akan tetapi seringkali kita lupa sebelum HAM ini digaungkan apakah manusia yang berteriak tentang HAM sudah aman secara pribadi? konteks Human Security atau Keamanan Manusia ini yang seringkali dilupakan. Sebetulnya apa sih Keamanan Manusia itu? Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan Keamanan manusia itu dalam suatu konteks yang mengidentifikasi dan dan menangani isu luas yang terkait dengan tantangan terhadap ketahanan, mata pencaharian, dan harga diri dari manusia”. Secara sederhana mungkin secara De Jure HAM ini sudah ditetapkan dan diimplementasikan menjadi sebuah konteks undang-undang. Namun perlu dicatat bahwa sedari awal manusia sudah memiliki HAM nya sejak lahir. Namun terkait Keamanan Manusia (Terlingkup ketahanan, mata pencaharian, dan harga diri dari manusia) apakah sudah tertangani?

Berangkat dari konteks inilah tulisan ini dimulai. Apa sih sebetulnya yang biasa menjadi isu sebuah konflik? akarnya mungkin bisa kita temukan dalam konteks keamanan manusia yaitu ketahanan (survivability), mata pencaharian (livelihood), dan harga diri (dignity), karena rasa “ketidakamanan” sebagai manusia inilah jika kita gunakan kacamata Human Security konflik bisa terjad disebabkan mereka tidak merasa aman sebagai manusia dan akhirnya mencari pembelaan melalui konflik yang terjadi.

Sebagai orang yang hidup di Asia Tenggara yang kebetulan juga banyak kaum Muslimin yang bermukim di berbagai negara. Terlebih lagi banyak sekali konflik yang terjadi melibatkan kaum Muslimin seperti Rohingya, Thailand Selatan, Indonesia, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Yang terakhir itulah Bahasan kita kali ini.

Mengapa Mindanao? Karena negara yang mayoritasnya adalah pemeluk Katolik dan di salah satu daerahnya atau provinsinya menjadi epicentrum dari banyak konflik terkait Islam di Asia Tenggara. Tahun 2014 menajdi salah satu tonggak sejarah atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Mindanao dengan ditandatanganinya perjanjian damai atau gencatan senjata antara pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front yang biasa disingkat MILF. Kenapa saya sebut berkepanjangan? Karena konflik yang umumnya di maknai atau mungkin selalu dilihat baru dimulai pada tahun 2000an sebetulnya sudah ada semenjak akhir tahun 60-an.

Salah satu tokoh atau aktor intelektual yang memulai pergerakan orang-orang Mindanao ini adalah Nur Misuari. Seorang dosen di Universitas Filipina yang berasal dari suku Tausug di Mindanao. Ya, dia adalah seorang minoritas di Filipina karena beragama Islam. Misuari sejak lama sudah aktif  berdakwah dalam hal pengenalan budaya Islam baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan publik. Misuari menjadi corong keras pengkritik bagi pemerintahan Ferdinand Marcos yang menjabat sejak 1965.

Tak lama setelah menjabat Presiden Marcos mendeklarasikan bahwa dia menganut ideologi Otoritarian Konstitusional yang dimana puncaknya adalah pengimplementasian Martial Law dari tahun 1972 sampai tahun 1981. Para pengkritik di Brangus sebut saja  Ninoy Aquino yang menjadi oposisi Marcos pun tak lewat dalam peluru panas pemerintah Marcos. Apa lagi Nur Misuari yang minoritas secara agama dan suku. Pada akhir tahun 60-an terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan sebagai Corregidor Masacre atau Pembantaian Corregidor sebagai puncak dari apa yang disebut Operation Merdeka. Berawal dari Pembantaian Corregidor inilah, Misuari mendeklarasikan berdirinya Moro National Liberation Front (MNLF).

Sejak awal berdirinya, MNLF menyampaikan tuntutan untuk Pemerintah Filipina membuat Mindanao sebagai daerah otonomi khusus untuk Muslim dengan pemerintahan yang menerapkan hukum syariah sampai dengan pembentukan bank syariah. Berjalannya waktu Misuari berpendapat pengakuan akan hak hak Bangsa Moro (orang asli dari kepulauan Mindanao yg berasal dari 13 suku) tidak bisa lagi hanya dengan jalan diplomatis tapi harus dengan jalan fisik juga dan MNLF mulai membuat rekrutmen militer.

MNLF dalam jalur diplomasinya cukup berhasil mendapat dukungan dari Kolonel Moammar Khadafi pemimpin Libya. Pemerintahan Libya dibawah Khadafi terang-terangan memberikan bantuan senjata terhadap perlawanan fisik MNLF. Jalur diplomasi ini berhasil membuat Khadafi menekan pemerintah Filipina dengan jalan penyetopan suplai minyak jika tidak ada pembicaraan antara Pemerintah Filipina dengan MNLF. Melalui Khadafi-lah akhirnya lahir apa yang dinamakan dengan Tripoli Agreement Desember 1976 atau Perjanjian Tripoli yang menghasilkan 4 resolusi yaitu pembuatan divisi/biro khusus terkait otonomi bagi masyarakat muslim di Filipina Selatan, pendirian pemerintahan yang otonomi (secara administratif) bagi masyarakat muslim di Filipina Selatan, Judicial System untuk hukum Syariah dan divisi pengamanan khusus, dan pembicaraan mengenai gencatan senjata.

Perubahan politik Filipina mulai berbalik saat pembunuhan lawan politik dari Presiden Marcos yaitu Ninoy Aquino, memicu terjadi apa yang disebut sebagai revolusi EDSA. Perubahan pemerintahan dari Presiden Marcos ke Presiden Corazon Aquino, memberikan angin segar bagi demokrasi di Filipina seiring dengan dicabutnya Martial Law yang diterapkan pada jaman pemerintahan Presiden Marcos. Jalur diplomasi memang lebih ditempuh oleh MNLF pada masa ini yang menghasilkan Jeddah Accord atau Kesepakatan Jeddah pada tahun 1987 dimana pemerintah Filipina dan MNLF setuju untuk melakukan pembahasan dan rumusan lanjutan dari perjanjian Tripoli.

MNLF pun mendapat percecokan serius karena ketidakpuasan beberapa anggota MNLF yang menganggap Misuari lebih mementingkan orang-orang dari suku Tausug (suku dimana Misuari berasal) untuk mengisi posisi-posisi penting di dalam MNLF selain itu muncul juga ketidakpuasan atas sikap yang diambil oleh Misuari terkait pembentukan daerah otonomi khusus, dimana beberapa orang ini menganggap perjuangan yang ditempuh MNLF adalah untuk memerdekakan Mindanao bukan untuk berdamai dengan pemerintah. Hashim Salamat, sebagai tokoh yang menentang keras Misuari membentuk sebuah kepemimpinan baru di dalam MNLF yang berakhir dengan Misuari mengeluarkan Salamat dari MNLF dan Salamat membentuk grup baru yang dinamakan sebagai Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada tahun 1977. Berbeda dengan MNLF yang melakukan aksi didalam negara, Aksi yang dilakukan MILF justru bermula di luar negeri, dimana pusat dari MILF pertama kali berada di Kairo, Mesir dan akhirnya dipindahkan ke Lahore, Pakistan.

Melanjutkan kesepakatan Jeddah pada 1987 silam tentang ARRM (Region Otonomi Muslim Mindanao). Pada Perjanjian Tripoli 13 provinsi diberikan otonomi untuk masyarakat  Muslim di Mindanao, namun pada tahujn 1989 pemerintah Filipina kali ini hanya menetapkan 4 Provinsi didalam ARMM dengan pengertian bahwa 8 Provinsi lainnya didominasi oleh pemeluk agama kristen dan katolik bukan Islam. Kesepakatan Jeddah pun ini pun buntu karena dianggap pemerintah Filipina ingkar terhadap apa yang telah dibicarakan di Perjanjian Tripolis ebagai perjanjian awal pembicaraan mengenai ARMM. Pemerintahan Presiden Fidel Ramos akhirnya mendudukan kembali ARRM pada “Final Peace Agreement” di Jakarta 1996. Di Kesepakatan Jakarta inilah tertuang bahwa anggota MNLF yang lolos kualifikasi diperbolehkan bergabung (dan memiliki pangkat) di dalam Angkatan bersenjata Filipina (Armed Forces of the Philippines) dan juga di dalam Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police) dan juga pembentukan Kansil Filipina Selatan untuk Perdamaian dan Pembangunan (Southern Philippines Council for Peace and Development) yang didominasi dari anggota-anggota MNLF. ARMM pun terbentuk dan Misuari ditunjuk sebagai Gubernur pertamanya. Pada saat yang bersamaan MILF juga mencoba melobi pemerintah Filipina namun gagal karena Joseph Estrada yang menggantikan Presiden Fidel Ramos menganggap bahwa kesepakatan Jakarta sudah final.

Peristiwa WTC 11 September 2001 berlangsung dimasa Rezim Gloria Macapagal Arroyo (Presiden wanita pertama Filipina). Filipina yang masuk kedalam map US War On Terror sebuah kampanye anti terorisme yang digaungkan pada masa pemerintahan George W. Bush di Amerika Serikat. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan damai yang terjadi dalam masa kampanye ini antara pemerintah Filipina dan MILF. Tercatat bahwa dalam rentang waktu pemerintahan Arroyo inilah salah satu operasi militer terbesar yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Filipina terjadi di Mindanao dimana lebih dari 6,000 tentara dikerahkan dan korban berjumlah 600,000 orang termasuk 300 orang yang terbunuh akibat operasi militer ini. Menurut pemerintah Filipina, operasi militer ini adalah reaksi atas beberapa komandan MILF yang melancarkan kampanye ofensif terhadap pemerintah Filipina.

Pada 2012 akhirnya MILF menyatakan bahwa mereka bersedia melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina (yang saat itu sudah berada dibawah presiden Ninoy Aquino Jr. atau akrab disebut sebagai Noynoy). Tuntutan dari MILF pun diturunkan menjadi “sebuah daerah yang memiliki otonomi khusus sebagaimana negara bagian di Amerika Serikat”. Setelah melalu proses diplomasi selama 2 tahun, pada 2014 di Kuala Lumpur akhirnya dicapailah kesepakatan damai. Perjanjian damai ini melahirkan sebuah rencana perjalan baru dari dareh otonomi muslim yang dinamakan sebagai “Bangsamoro” sebagai pengganti dari dinonkatifkannya angkatan perlawanan dari MILF.

Saat ini Presiden Rodrigu Duterte, menandatangani tentang undang-undang Bangsamoro. Pada awal tahun 2020 dilaporkan bawah 8,709 orang kombatan MILF bergabung pada pemerintahan Filipina bahkan beberapa telah bergabung dengan angkatan bersenjata dan kepoolisian (baik sebagai anggota regional ataupun bukan). Region atau Area bangsamoro sendiri diberikan waktu hingga tahun 2022 untuk memilih pemerintahannya sendiri.

Konteks keamanan manusia, kasus yang terjadi di Mindanao adalah sebuah contoh nyata peristiwa yang terjadi karena perasaan dan situasi yang menyebabkan tidak adanya rasa keamanan menjalankan kehidupan sebagai manusia yang beragama islam. Seyogyanya kacamata Keamanan Manusia ini bisa memberikan perspektif segar untuk kita memandang konflik yang terjadi dalam dunia islam.

Pemikiran Politik Abu Bakar Ba’asyir

Judul : Pemikiran Politik Abu Bakar Ba’asyir
Penulis : Indra Martian MA
Penerbit : JURNIS Publishing
Ukuran : 14×20,5
Berat : 400gr

Populer

© Copyright Boombox Zine 2021