Ketatanegaraan Dalam Pemikiran Muhammad Natsir

22 July 2020 | Opinion

Muhammad Natsir  Lahir di sebuah Kota kecil , berhawa sejuk, Alahan Panjang, Solok, Sumatra Barat pada tanggal 17 Juli 1908 ia merupakan salah satu tokoh besar muslim yang begitu cukup berpengaruh dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Karier politiknya sebagai politikus dicatat dengan tinta emas dalam Sejarah

Ketatanegaraan Dalam Pemikiran Muhammad Natsir

Muhammad Natsir  Lahir di sebuah Kota kecil , berhawa sejuk, Alahan Panjang, Solok, Sumatra Barat pada tanggal 17 Juli 1908 ia merupakan salah satu tokoh besar muslim yang begitu cukup berpengaruh dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Karier politiknya sebagai politikus dicatat dengan tinta emas dalam Sejarah. Menempati posisi sebagai Mentri Penerangan sekaligus juga merupakan Ketua Fraksi Masyumi, Melalui Mosi Integralnya yang terkenal itu,berhasil menyatukan Negara Republik Indonesia yang sebelumnya terpecah dalam system Federasi yang dahulu kita kenal dengan Republik Indonesia Serikat. Dengan mosi Integralnya, Muhammad Natsir berhasil menghentikan ambisi Belanda yang masih bernafsu untuk menguasai Indonesia.

Muhammad Natsir merupakan salah satu wujud tokoh politikus muslim yang berpegang teguh pada prinsip ideologinya yaitu Islam. Pemahamannya yang begitu kuat terhadap ajaran-ajaran Islam telah merasuk dalam jiwa dan raganya hal ini tak terlepas dari mentor-mentor hebatnya seperti Ahmad Hassan, Haji Agus Salim, Syeikh Ahmad Soerkati dan HOS Tjokroaminoto hingga menjadikan ia sebagai orang yang tak mudah goyah demi mempertahankan ideologinya itu. Natsir tidak pernah mau menggadaikan ideologi dan keberpihaknnya pada Islam dengan apa pun, termasuk jabatan atau harta benda sekalipun. Hal ini terbukti Ketika ia harus berhadapan dengan Soekarno setelah pembubaran Masyumi pada tahun 1960 dimana kala itu Soekarno tidak menoleransi siapa saja yang bersembrangan terhadap gagasan yang menggabungkan kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Oleh sebab itu ia lebih memilih untuk dipenjara akibat menolak gagasan Soekarno  melalui protes yang diikutinya dalam Gerakan PRRI ( Pemerintahan Revolusioner Indonesia).

Natsir meletakan Indonesia sebagai bangsa yang telah diperjuangkan kelahirannya agar bebas dari segala macam bentuk penjajahan terutama kekuatan Penjajah Belanda yang kala itu tengah mencengkram kuat di negri ini. Baginya Indonesia merupakan warisan para wali dari bekas-bekas kerajaan Islam yang juga diperintah atas nama Islam. Tidak ada satu pun kepulauan di negri ini yang tidak dikuasai atas nama satu kerajaan Islam. Jika dipersentase, mungkin kurang dari lima persen saja wilayah yang dikuasai raja-raja tradisional. Mungkin yang paling masyhur hanya kerajaan Batak di Sumatra Utara yang diperintah oleh raja-raja Sisingamangaraja. Itu pun tidak mungkin Kerajaan Batak mempunyai kekuatan besar tanpa membangun kaoalisi dengan kerajaan Aceh Darussalam yang tersohor begitu kuat hingga tak  mudah ditaklukan oleh Belanda. Oleh sebab itu yang diperjuangakan oleh para pejuang kemerdekaan adalah mengembalikan ‘’kerjaan-kerajaan Islam’’ yang sempat hilang. Memerdekakan Indonesia bukan membuat Indonesia yang ahistoris dari pewarisnya. Oleh karenanya kemudian para pejuang Islam mendesak dalam rapat-rapat BPUPKI menjelang kemerdekaan agar syariat Islam diakomodasi secara khusus dan Istiemewa di dalam system ketatanegaraan negara baru ini. Itulah kemudian yang disepakati saat ditandatangani dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Walaupun pada akhirnya terjadi manipulasi politik dengan digagalkannya Piagam Jakarta melalui kesepakatan semu 18 Agustus 1945, akan tetapi para pejuang kemerdekaan dari kalangan Islam tidak patah arang sampai di situ.Perjuangan menjaga warisan nilai Islam terus dilanjutkan.tercapainya sebuah kompromi politik dengan mempertahanakan agar negara ini tidak menjadi sekuler, Ketika dipimpin oleh Soekarno yang saat itu pro terhadap Gerakan Mustafa Kemal yang melakukan Sekularisasi Turki seutuhnya dengan ditandai adanya  Sila pertama, menjadi monument Indonesia tetap dalam kendali agama dan terbentuknya Departemen Agama yang tidak bisa ditolak oleh semua pihak itu pun menjadi bukti Indonesia tak seutuhnya jatuh dalam pangkuan kaum sekuler.

Musim politik telah berganti. Setelah pembubaran partai yang dipimpinnya pada tahun 1960 oleh Soekarno serta para aktivisnya yang dilarang berpolitik lagi dan Sebagian besar dipenjarakan karena dianggap ‘’Kontra Revolusi’’  dan kegagalan untuk merancang Kembali konstitusi  antara tahun 1956-1959 akibat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat Natsir menempuh jalan baru yakni Dakwah. Dengan slogannya yang terkenal  ‘’Dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik melalui dakwah,’’. Walaupun kali ini, dia harus mengakui kekalahannya dalam politik praktis. Akan tetapi untuk mempertahankan negara ini agar tetap berada dalam pangkuan Islam ; Agama induk dari negara ini. Selain mempersiapkan generasi yang melanjutkan estafet perjuangannya melalui Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang dia dirikan. Natsir pun terus mendorong terlaksannaya prinsi-prinsip Islam dalam tatanan kenegaraan Indonesia yang tertuang dalam salah satu artikelnya berjudul ‘’Mungkinkah Al-Quran Mengatur Negara’’.

Di dalam tulisannya ini, Natsir membagi empat pokok masalah-masalah politik yang tidak boleh berubah sepanjang masa. Pertama adalah Kriteria pemimpin harus sesuai dengan apa yang di termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits. Seorang pemimpin harus orang beriman, jauh dari maksiat, berkhlak baik, dan memiliki kecakapan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pokok yang kedua dalam hal politik adalah keharusan pengambilan keputusan melalui ‘’Musyawarah’’. Perintah ini juga termaktub dalam Al-Qur’an, hadits Nabi dan praktik Khulafaur-rasyidun. Musyawarah digunakan untuk mengambil keputusan yang belum secara tegas di atur di dalam Al-Qu’an maupun Sunnah serta musyawarah pun dilakukan dengan orang-orang yang ahlinya. Ketiga, pemimpin wajib menjalankan amanah sedangkan yang dipimpin wajib taat pada pemimpin selama memerintahkan hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Pemimpin berhak mendapatkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan selama bekerja atau keluarganya, sementara yang dipimpin berhak meluruskan pemimpin apabila berada di jalur yang salah sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Dan keempat, mengharuskan kekuatan politik Islam untuk menetapkan hukum dasar dalam bermasyarakat sesuai dengan yang ditetapkan  Al-Qur’an dan Sunnah seperti hukum yang berkaitan dengan kriminalitas antara lain; pembunuhan, perzinahan, dan aturan-aturan lain seperti zakat, wakaf, nikah, talak, cerai, rujuk, waris, wasiat, larangan riba, etika jual-beli yang tidak boleh diubah pada zaman mana pun sehinnga negara harus pula menjadikannya sebagai hukum dasar.

Itulah atauran-aturan pokok penyelenggaraan negara menurut Islam dalam pemikiran politik Muhammad Natsir dalam artikel yang dibuatnya. Sisanya yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah secara tegas diserahkan kepada manusia untuk menentukannya. Natsir juga megomentari istilah ‘’Demokrasi’’ dia menolak filsafat dasar demokrasi yang meletakan manusia (suara rakyat) sebagai penentu utama kekuasaan politik. Baginya demokrasi hanya boleh membicarakan masalah-masalah yang tidak secara qath’i diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dia juga menegaskan sama sekali tidak setuju demokrasi yang dimaksud sebagai demokrasi sekuler yang boleh membuat aturan-aturan baru yang bertentangan dengan Al-Qur’an

Referensi : JAS Mewah  Karya Dr. Tiar Anwar Bachtiar

Sulaiman Al Qanuni Sultan

Judul : Sulaiman Al Qanuni Sultan
Penulis : Rachmad Abdullah, S•Si., M.Pd.
Penerbit : Al Wafi Publishing
Ukuran : 15 x 23 cm
Halaman : 286 Halaman
Berat : 390gr
Jenis : Soft Cover

Populer

© Copyright Boombox Zine 2020